This publication presents amendments to the IBC Code concerning: • the fitting of a system for continuous monitoring of the concentration of flammable vapours on ships of 500 gross tonnage and over • Summary of minimum requirements for products carried under the Code (chapter 17) • List of products to which the Code does not apply but some safety precautions may be needed for their saf…
Aspek-aspek keselamatan kerja diatas kapal menjadi keprihatinan besar baik bagi para pemilik kapal maupun para pelautnya. Ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dalam buku ini mencakup resiko-resiko khusus yang terkait dengan pengangkutan muatan-muatan curah seperti minyak, gas, bahan-bahan kimia dan bahaya-bahaya yang terkait dengan kapal-kapal ro-ro, kapal-kapal penyeberangan (ferries…
Buku ini ditulis untuk mereka yang ingin memiliki wawasan yang secukupnya mengenai luas teba (scope) masalah kependudukan di dunia umum-nya dan di Indonesia khususnya. Sebanyak-banyaknya dimuat berbagai fakta dan angka tentang situasi demografis yang dikupas menurut pokok pembicaraan. Sesuai dengan judulnya, buku ini tak menyajikan teori-teori kependudukan yang rumit untuk dikaji penerapa…
Di Indonesia kurang lebih 70% pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, seperti suspended particulate matter (SPM). Kendaraan bermotor menyumbang hampir 100% timbal, 13-44% suspended particulate matter (SPM), 71-89% hidrokarbon, 34-73% NOx, dan hampir seluruh karbon monoksida (CO) ke udara. Sumber utama debu berasal dari pembakaran sampah rumah tangga yang di dalamnya mencakup …
Buku foto "Transportasi untuk Negeri: Sejahtera tak lagi Berjarak" persembahan insan Perhubungan ini mencoba merekam dampak positif pembangunan transportasi di Indonesia, terutama di daerah terluar, terpencil dan tertinggal. Meski hanya sebagian kecil yang ditampilkan, namun diharapkan buku foto ini dapat membuka mata dan hati kita semua tentang kesungguhan komitmen kehadiran negara, khususnya …
Dalam buku ini disajikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-Undang ini terdiri dari empat bab. Bab I mengenai Ketentuan Umum yang berisikan pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan Kepegawaian. Bab II mengenai jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak-hak pegawai negeri. Perlu p…
Undang-Undang BUMN ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Perlimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum, dan Perjan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Keuangan Negara.